Buku-buku teks ekonomi mengajarkan bahwa depresiasi mata uang meningkatkan daya saing produk suatu negara terhadap produk asing karena faktor harga.
Karena itulah, kisah pemulihan ekonomi berbagai negara pada masa kini dan masa lalu memanfaatkan peluang depresiasi mata uang sebagai jalan cepat perbaikan ekonomi.
Negara-negara berorientasi ekspor juga tidak menyia-nyiakan peluang depresiasi mata uang karena produk mereka dapat menghantam kompetitor.
Tak pelak, China secara konsisten mengadopsi kebijakan mematok mata uangnya lebih rendah dari nilai relatif dibanding mata uang dunia sehingga barang-barang made in China menguasai dunia.
Dalam konteks ini, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sedang terjadi seharusnya memberi dampak positif terhadap industri dan perekonomian Indonesia.
Karena produk buatan Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan produk sejenis buatan asing, maka produsen dalam negeri memperoleh peluang emas untuk meningkatkan volume ekspor dan memenangkan persaingan di dalam negeri.
Imbas positif depresiasi rupiah turut dinikmati oleh produsen jasa domestik. Dengan rupiah yang murah, pengguna layanan jasa khususnya di sektor pariwisata, pameran, kesehatan, dan sektor jasa lainnya akan menjadikan Indonesia sebagai pilihan utama.
Namun sayang, depresiasi rupiah yang telah menembus angka psikologis Rp 10.000 per dolar AS tidak membawa dampak positif seperti yang diharapkan.
Otoritas moneter merespon pelemahan rupiah dengan melakukan intervensi mengakibatkan cadangan devisa kian hari kian menipis sampai menyentuh angka di bawah US$100 juta.
Kalangan pengusaha dalam negeri juga menyampaikan tanggapan yang kurang menggembirakan terhadap akibat pelemahan rupiah.
Sekurang-kurangnya terdapat tiga jerat yang melilit ekonomi dan perindustrian sehingga Indonesia tidak dapat menikmati dampak positif depresiasi rupiah.
Pertama, jerat ketergantungan akut terhadap produk impor di sektor rumah tangga dan industri. Sebagai ilustrasi, dominasi asing pada produk holtikultura sangat besar karena lonjakan permintaan beriringan dengan stagnasi industri pertanian nasional.
Kemudahan impor dan murahnya harga produk pangan impor mengurangi insentif untuk mencapai kemandirian industri pangan nasional. Akibatnya, harga produk pangan utama melambung pada saat nilai tukar rupiah melemah.
Kedua, jerat dominasi bahan baku impor pada produk buatan dalam negeri. Ironisnya, bahan baku impor itu berasal dari bahan mentah Indonesia seperti karet alam.
Setelah produsen luar negeri memroses bahan mentah Indonesia menjadi barang setengah jadi, barang tersebut kemudian diekspor ke Indonesia sebagai bahan baku.
Kondisi ini menggambarkan kelemahan industri nasional dalam mengolah barang mentah menjadi produk lanjutan dan produk akhir.
Ketiga, jerat ekonomi biaya tinggi. Buruknya kualitas infrastruktur, birokrasi dan layanan publik, pungutan liar dan lemahnya penegakan hukum, tingginya suku bunga pinjaman serta kombinasi berbagai faktor lainnya menjadikan industri di Indonesia harus menanggung ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Biaya-biaya ekstra yang dikeluarkan pengusaha tersebut tentu saja dialokasikan pada harga produk sehingga harga produk dalam negeri tidak kompetitif.
Dalam konteks ini, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 5.75% menjadi 6.5% (periode13 Juni dan 11 Juli 2013) menjadi beban ekonomi tambahan bagi pengusaha domestik.
Kenaikan BI Rate ini akan diikuti oleh sektor perbankan dengan mengerek tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada meningkatnya ongkos pembiayaan sehingga dapat menurunkan investasi, konsumsi dan ekspansi industri dalam negeri.
Momentum Kebangkitan
Di sisi lain, pemetaan jerat-jerat ekonomi dalam kondisi depresiasi rupiah dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan industri nasional.
Pertama, momentum untuk membangun industri pangan nasional. Dalam kondisi ketergantungan pangan impor dengan harga yang semakin mahal akibat pelemahan rupiah, produk holtikultura dalam negeri memiliki peluang menjadi tuan di negeri sendiri.
Berbagai terobosan antara lain dari segi permintaan, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan lokal dan nasional melalui kampanye dan edukasi massif. Industri pangan pengguna bahan baku pangan lokal diberikan insentif perpajakan.
Dari segi penawaran, pemerintah memberi insentif perpajakan, dukungan pembiayaan, dan bimbingan teknis kepada petani, peternak dan kalangan industri untuk meningkatkan produksi pangan nasional seperti pembangunan food estate dengan memanfaatkan lahan menganggur yang dimiliki pemerintah dan BUMN/BUMD.
Selain itu juga, pemberian fasilitas kepada universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas produk pangan nasional.
Kedua, momentum membangun industri pengolahan bahan mentah. Dari segi penawaran, pengenaan pajak ekspor (PE) atas barang mentah dipertahankan dan diperluas.
Pemberian insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan kepada industri pengolahan bahan mentah dan memberikan disinsentif terhadap industri yang berorientasi ekspor bahan mentah.
Dari segi permintaan, pemerintah dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti persyaratan 100% komponen lokal (buy Indonesia).
Ketiga, momentum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Penyediaan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, listrik dan infrastruktur dasar lainnya dan reformasi layanan publik untuk memangkas waktu dan biaya pengurusan perizinan harus menjadi prioritas utama.
Pemangkasan ekonomi biaya tinggi ini dapat menggunakan benchmark laporan Doing Business yang rutin dipublikasikan oleh World Bank setiap tahun, dimana peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Akhirnya, momentum-momentum tersebut akan berlalu begitu saja jika para pemangku kepentingan hanya berpangku tangan.
Apalagi menjelang Pemilihan Umum 2014, isu ini dapat mudah tenggelam di antara isu-isu lain yang lebih menarik. Namun, terlepas dari siapapun yang akan memimpin negeri ini, industri yang kuat akan menjadi modal Indonesia untuk bertahan dalam kompetisi global.
Karena persaingan ekonomi antarbangsa bukan kompetisi pemerintah, melainkan pertarungan industri dan perusahaan.
Penulis adalah Irwanda Wisnu Wardhana, mahasiswa PhD University of Texas, AS
