Pemerintah Ganti Perhitungan Skema Subsidi Listrik

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk bisa melihat dengan jelas alokasi pemberian subsidi listrik. Selama ini skema subsidi listrik diberikan berdasarkan biaya pokok penyediaan listrik (BPP), yaitu apabila terjadi kenaikan BPP maka terjadi pula kenaikan subsidi.

Skema yang saat ini berlaku disebut dengan formula cost plus margin. Skema ini mengakomodasi semua perubahan BPP yang terdiri dari biaya operasional. 

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Freddy R. Saragih mengatakan setiap ada kenaikan Rp 100 rupiah setiap kilo watt hour (kWh), akan ada tambahan ebitda sebesar Rp 2,5 triliun. Tentu tambahan tersebut memberikan tambahan bagi beban subsidi.

Menurut Freddy, skema cost plus margin tidak memberikan motivasi atau insentif bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk turunkan BPP. PLN tidak dituntut untuk mengendalikan fluktuasi biaya. 

Alhasil timbul persepsi bahwa usaha PLN rendah karena semua biaya ditanggung melalui subsidi. "Subsidi itu harus didasarkan performa pada PLN yang lebih objektif," ujar Freddy, Selasa (22/7).

Nah, pemerintah pun mengganti skema subsidi PLN menjadi sistem berbasis kinerja atawa Performance Based Regulatory (PBR). Skema ini akan mulai ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Dalam konsep PBR, ada pemisahan antara parameter yang ditanggung pemerintah dan yang dalam kendali PLN.

Parameter yang dikendalikan pemerintah adalah parameter tidak terkendali yaitu asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan. Sedangkan parameter yang dikendalikan PLN adalah parameter terkendali yaitu operasional PLN sendiri. 

Dalam parameter terkendali ada unsur kebutuhan pendapatan (KP) yang meliputi kegiatan operasional dan investasi yang akan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan operasional meliputi biaya pembangkitan, transmisi, distribusi, dan fungsional perusahaan secara kas. Kegiatan investasi meliputi biaya pemenuhan kewajiban pembiayaan dan biaya penambahan kapasitas usaha.

Sejak awal otoritas kementerian terkait bersama PLN sudah menyepakati berapa kebutuhan pendapatan dalam APBN untuk kemudian ditentukan besaran jumlah subsidi. Subsidi tidak bisa ditingkatkan apabila berasal dari lonjakan parameter terkendali. Hanya bisa berubah apabila berasal dari parameter tidak terkendali.

Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam periode empat tahun. Target kinerja yang diharapkan dalam empat tahun adalah PLN bisa meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi.

Freddy mengaku, apabila ternyata dalam evaluasi belum ada penurunan biaya produksi maka PLN akan diberikan hukuman. Hukumannya dapat mengacu pada kinerja pimpinan PLN terkait sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Pemerintah tidak bisa menjanjikan dalam waktu dekat dengan adanya skema PBR ini maka subsidi BBM akan turun. Tony Prianto, Kasubit BUMN Tiga menjelaskan, pertumbuhan listrik di Indonesia selalu naik. Lima tahun ke depan kebutuhan investasi listrik mencapai Rp 560 triliun. 

Yang bisa diwujudkan dengan skema PBR adalah layanan kepada pelanggan bisa ditingkatkan dengan biaya operasional yang lebih efisien. "Karena ada investasi yang dibutuhkan supaya itu bisa terjadi," tandas Tony.

Parameter terkendali yang akan didorong untuk terus lebih efisien. Sehingga dalam jangka panjang dengan adanya efisiensi PLN, tidak tertutup kemungkinan beban subsidi listrik pun bisa berkurang.

Direktur Niaga PLN Harry Jaya berpendapat, penggantian skema subsidi ini sudah dilakukan pembicaraan yang mendalam untuk bisa mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pemisahan parameter antara pemerintah dan PLN adalah hal yang baik. "Pembagian dirasa cukup fair untuk berbagi wilayah tanggung jawab," tutur Harry.

Adapun aturan PBR ini rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam waktu dekat aturannya ditargetkan akan segera keluar karena dalam pembahasan APBN 2015 kelak, skema ini sudah harus berlaku. 

Sudah banyak negara yang menerapkan skema PBR seperti Inggris, Spanyol, Italia, dan Prancis. Untuk ASEAN sendiri, Filipina adalah negara yang sudah menerapkan PBR.

kontan.co.id

Read more...

Dicabut, Larangan Angkutan Batubara

Pemkot Probolinggo desak Pemprov Jatim dan Pusat membangun akses jalan memadai ke pelabuhan

PROBOLINGGO - Dengan alasan truk-truk pengangkut batubara merusak jalan di Kota Probolinggo, sekitar sebulan terakhir angkutan batubara dari Tanjung Tembaga dihentikan Walikota HM. Buchori. Namun atas desakan sejumlah pabrikan di Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang larangan itu dicabut kembali.

“Sejumlah industri mengaku kelimpungan dan meminta agar batubara bisa dibongkar kembali melalui Tanjung Tembaga. Ya saya kasihan juga mendengar keluhan kalangan pabrikan,” ujar walikota, Senin (5/11) pagi tadi. Keluhan kalangan pabrikan itu disampaikan melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Sunardi dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan, Wiliyanto.

HM. Buchori menambahkan, sekitar sebulan terakhir, kalangan pabrikan mendatangkan batubara dari Kalimantan melalui Pelabuhan Gresik. Ternyata biayanya lebih besar dibandingkan melalui Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. “Pak Nardi (Sunardi) dan Pak Wily (Wiliyanto) sudah menemui saya, menyampaikan keluhan kalangan pabrikan itu,” ujar walikota.

Seperti diketahui dengan alasan muatan melebihi tonase dan merusak badan jalan, truk-truk pengangkut batubara dari Tanjung Tembaga dilarang melintasi jalan di Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo pun mendesak Pemprov Jatim dan pemerintah pusat membangun jalan akses pelabuhan yang memadai.

Selama ini truk-truk bermuatan batubara dari pelabuhan melintasi Jalan Lingkar Utara (JLU) yakni, Jl. Anggrek, Jl. Ikan Tongkol, dan Jl. Raden Wijaya. Padahal jalan arteri kelas III itu hanya layak dilewati kendaraan dengan tonase 11-13 ton. ”Kalau dipaksakan dilewati truk batubara dengan tonase 20-28 ton, ya jalan cepat ambrol,” ujar walikota.

Berdasarkan catatan Kesyahbandaran dan Otorita Kepelabuhanan Probolinggo, selama kurun waktu sekitar setahun yakni, Agustus 2011-September 2012, sekitar 95.000 ton batubara telah dibongkar di Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Batubara asal Kalimantan itu dipesan sejumlah industri di antaranya, PT Kertas Leces (Kabupaten Probolinggo, PT Cheil Jedang Indonesia (Kabupatan Pasuruan), Pabrik Gula Jatiroto (Lumajang), dan Pabrik Gula Semboro (Jember).

Walikota mengakui, pemkot memang menerima kompensasi (retribusi) atas kelebihan muatan batubara itu. ”Kalau kalau dihitung-hitung nilai retribusi itu tidak sepadan dengan tingkat kerusakan jalan,” ujarnya.

Data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) menunjukkan, sumbangan dari pihak ketiga (SP III) itu selama Juni-September 2012 hanya Rp 34 juta. “Pada bulan Juli, tidak ada setoran,” ujar Kasi Evaluasi pada DPPKA, Imroatun.

Dibatasi 8 Ton
Meski akhirnya mencabut larangan truk-truk pengangkut batubara melintasi jalan Kota Probolinggo, walikota membatasi tonase batubara. “Truk-truk hanya boleh maksimal mengangkut 8 ton batubara. Lebih dari 8 ton tetap kami larang,” ujar politisi PDIP itu.

Disinggung soal besarnya retribusi bongkar-muat, walikota menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan. Soalnya, lembaga yang dulu bernama Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) itu yang punya wewenang memungut retribusi jasa kepelabuhanan.

Soal usulan agar Pemkot Probolinggo mengirimkan proposal ke Pemprop Jatim terkait kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut batubara, walikota mengaku sudah melakukannya. “Kami sudah mengirimkan prosal ke Pemprop Jatim, soalnya untuk perbaikan jalan saja pemkot menghabiskan Rp 4-5 miliar,” ujar walikota.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim, Dahlan Karim menyarankan agar Pemkot Probolinggo mengirimkan proposal untuk perbaikan jalan. “Kalau memang Kota Probolinggo butuh dana, ya ajukan proposal. Nanti kami kaji,” ujarnya.

Yang jelas nanti (jika dana cair), pekerjaan perbaikan jalan itu bisa ditangani Pemkot Probolinggo sendiri. Soalnya, jalan yang dikeluhkan walikota adalah jalan kota, bukan jalan propinsi atau jalan nasional.

Dahlan menambahkan, sebenarnya tahun ini (2012) ini, Kota Probolinggo sudah disuntik dana Rp 5 miliar. ”Ya dana itu bisa dipakai dulu, kalau masih kurang ajukan proposal,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi. ”Sebaiknya walikota mengajukan proposal ke propinsi untuk perbaikan jalan yang dilalui truk pengangkut batubara,” ujarnya.

Politisi PPP itu menambahkan, Pemprop Jatim masih bisa menyisihkan anggaran dari plafon dana bantuan keuangan (BK). ”Ada dana BK, tetapi proposal akan dikaji kelayakannya lebih dulu,” ujarnya.

surabayapost.co.id

Read more...

Jepang Berhenti Pakai Pembangkit Nuklir

Tokyo - Masyarakat Jepang beraktivitas di awal pekan ini seperti biasa. Kereta listrik, elevator dan lampu beroperasi normal.

Namun ada satu hal yang luar biasa. Hari ini, 7 Mei 2012 merupakan pertama kalinya dalam empat dekade, seluruh energi yang digunakan masyarakat Jepang bukan berasal dari reaktor nuklir.

Sabtu lalu (5/5/2012), pemerintah Jepang mematikan reaktor nuklir terakhirnya, reaktor 3 PLTN Tomari di Hokkaido. Sejak bencana ledakan reaktor nuklir Fukushima, penggunaan reaktor nuklir sebagai pembangkit listrik sudah dilarang. Kini Jepang menjadi negara ekonomi raksasa pertama di dunia yang tidak menggunakan tenaga nuklir sama sekali.

Proses penon-aktifan reaktor 3 PLTN Tomari disaksikan seluruh jajaran dan instansi pemerintahan Jepang beserta kalangan industri dan pemerhati lingkungan. Langkah ini merupakan awal kebijakan energi yang diterapkan Jepang.

“Saya rasa keputusan ini tidak mudah dijalankan tapi layak untuk diperjuangkan. Ada kemungkinan peningkatan resiko gempa bumi di Jepang yang beresiko signifikan terhadap warga dan perekonomian Jepang. Satu-satunya cara adalah mencari sumber energi baru selain nuklir,” kata Junichi Shimizu dari Greenpeace Jepang, dikutip dari CNN, Senin (7/5/2012).

Permintaan pencarian sumber energi baru pengganti nuklir bukan hanya datang dari aktifis lingkungan, namun juga dari publik. Ribuan orang turun ke jalanan Tokyo Sabtu lalu sebagai bentuk perayaan dinon-aktifkannya reaktor nuklir terakhir di negara sakura tersebut. Mereka berjalan sambil mengibarkan koinobori, bendera berbentuk ikan koi yang biasa digunakan untuk Hari Anak sebagai lambang gerakan anti nuklir.

Masyarakat Jepang mulai antipati sejak kejadian tiga reaktor nuklir Fukushima Daiichi yang meledak akibat gempa bumi dan tsunami Maret lalu. Sebelum terjadinya tragedi Fukushima, Jepang mengandalkan tenaga nuklir untuk memproduksi 30% kebutuhan energinya. Sejak berhenti total menggunakan nuklir, Jepang meningkatkan jumlah impor bahan bakar minyak, gas bumi dan batubara.

Pemerintah Jepang memperkirakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui itu tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan energi negara. Resiko terburuknya di musim panas ini akan terjadi pemadaman listrik.

Partai Demokrat Jepang sebagai penguasa pemerintahan meminta komunitas warga setempat untuk mengizinkan reaktor nuklir kembali beroperasi. Kepala deputi pelaksana Partai Demokrat Jepang, Yoshito Sengoku secara gamblang mengatakan, tanpa energi nuklir negara berekonomi terbesar ketiga di dunia itu akan menderita.

“Kita harus memikirkan dampaknya terhadap ekonomi Jepang dan hidup orang-orang di masa depan. Jika semua reaktor nuklir dihentikan, mungkin saja Jepang akan melakukan bunuh diri massal,” seru Sengoku. Hiromasa Yonekura, direktur utama pelobi bisnis terbesar Jepang, Keidanren, turut menyatakan ketidaksetujuannya dalam konferensi pers April lalu.

“Kami tidak bisa menyetujui program hemat energi semacam ini lagi tahun depan, atau setiap tahunnya sejak sekarang. Pemerintah harus mengembalikan operasional PLTN seperti semula,” kata Yonekura mengenai kebijakan Jepang yang menyarankan masyarakat mematikan pendingin ruangan dan menggeser shift operasional pabrik ke akhir pekan.

Ekonom dan direktur JP Morgan, Jasper Koll mengatakan Jepang bisa saja menghindari keterpurukan ekonomi jika sudah punya kebijakan energi yang jelas. “Masalah di sektor swasta disebabkan pemerintah Jepang terlibat dalam debat yang emosional dan sangat dipolitisasi. Hasil akhirnya jadi sangat lambat atau malah tidak ada hasil sama sekali,” kata Koll.

Menurutnya, jika suatu pemerintahan tidak punya kebijakan energi yang jelas maka tidak ada kebijakan ekonomi sebab semuanya berkisar di energi. Perdana menteri Jepang sudah berjanji akan mengeluarkan kebijakan energi yang jelas tahun ini, diperkirakan saat musim panas. Namun Yukie Osaki yang dulu tinggal di Fukushima menolak mentah-mentah.

Dia menolak kebijakan energi dalam bentuk apa pun, terutama jika ada yang menyebutkan PLTN aman. Menurutnya, sangat berbahaya bagi Jepang sebagai negara yang rawan gempa bumi memiliki PLTN. “Jika ada insiden lagi, tidak akan ada tempat yang tersisa untuk ditinggali di Jepang,” kata Osaki.

Semoga hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh semua stakeholder di bidang energi jika nanti Indonesia menjadikan nuklir sebagai salah satu sumber energinya. Karena ke depan, kita pasti sangat membutuhkan energi alternatif apapun itu selain minyak bumi dan batu bara yang pada saatnya nanti akan habis.

detik.com

Read more...