Dicabut, Larangan Angkutan Batubara

Pemkot Probolinggo desak Pemprov Jatim dan Pusat membangun akses jalan memadai ke pelabuhan

PROBOLINGGO - Dengan alasan truk-truk pengangkut batubara merusak jalan di Kota Probolinggo, sekitar sebulan terakhir angkutan batubara dari Tanjung Tembaga dihentikan Walikota HM. Buchori. Namun atas desakan sejumlah pabrikan di Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang larangan itu dicabut kembali.

“Sejumlah industri mengaku kelimpungan dan meminta agar batubara bisa dibongkar kembali melalui Tanjung Tembaga. Ya saya kasihan juga mendengar keluhan kalangan pabrikan,” ujar walikota, Senin (5/11) pagi tadi. Keluhan kalangan pabrikan itu disampaikan melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Sunardi dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan, Wiliyanto.

HM. Buchori menambahkan, sekitar sebulan terakhir, kalangan pabrikan mendatangkan batubara dari Kalimantan melalui Pelabuhan Gresik. Ternyata biayanya lebih besar dibandingkan melalui Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. “Pak Nardi (Sunardi) dan Pak Wily (Wiliyanto) sudah menemui saya, menyampaikan keluhan kalangan pabrikan itu,” ujar walikota.

Seperti diketahui dengan alasan muatan melebihi tonase dan merusak badan jalan, truk-truk pengangkut batubara dari Tanjung Tembaga dilarang melintasi jalan di Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo pun mendesak Pemprov Jatim dan pemerintah pusat membangun jalan akses pelabuhan yang memadai.

Selama ini truk-truk bermuatan batubara dari pelabuhan melintasi Jalan Lingkar Utara (JLU) yakni, Jl. Anggrek, Jl. Ikan Tongkol, dan Jl. Raden Wijaya. Padahal jalan arteri kelas III itu hanya layak dilewati kendaraan dengan tonase 11-13 ton. ”Kalau dipaksakan dilewati truk batubara dengan tonase 20-28 ton, ya jalan cepat ambrol,” ujar walikota.

Berdasarkan catatan Kesyahbandaran dan Otorita Kepelabuhanan Probolinggo, selama kurun waktu sekitar setahun yakni, Agustus 2011-September 2012, sekitar 95.000 ton batubara telah dibongkar di Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Batubara asal Kalimantan itu dipesan sejumlah industri di antaranya, PT Kertas Leces (Kabupaten Probolinggo, PT Cheil Jedang Indonesia (Kabupatan Pasuruan), Pabrik Gula Jatiroto (Lumajang), dan Pabrik Gula Semboro (Jember).

Walikota mengakui, pemkot memang menerima kompensasi (retribusi) atas kelebihan muatan batubara itu. ”Kalau kalau dihitung-hitung nilai retribusi itu tidak sepadan dengan tingkat kerusakan jalan,” ujarnya.

Data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) menunjukkan, sumbangan dari pihak ketiga (SP III) itu selama Juni-September 2012 hanya Rp 34 juta. “Pada bulan Juli, tidak ada setoran,” ujar Kasi Evaluasi pada DPPKA, Imroatun.

Dibatasi 8 Ton
Meski akhirnya mencabut larangan truk-truk pengangkut batubara melintasi jalan Kota Probolinggo, walikota membatasi tonase batubara. “Truk-truk hanya boleh maksimal mengangkut 8 ton batubara. Lebih dari 8 ton tetap kami larang,” ujar politisi PDIP itu.

Disinggung soal besarnya retribusi bongkar-muat, walikota menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan. Soalnya, lembaga yang dulu bernama Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) itu yang punya wewenang memungut retribusi jasa kepelabuhanan.

Soal usulan agar Pemkot Probolinggo mengirimkan proposal ke Pemprop Jatim terkait kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut batubara, walikota mengaku sudah melakukannya. “Kami sudah mengirimkan prosal ke Pemprop Jatim, soalnya untuk perbaikan jalan saja pemkot menghabiskan Rp 4-5 miliar,” ujar walikota.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim, Dahlan Karim menyarankan agar Pemkot Probolinggo mengirimkan proposal untuk perbaikan jalan. “Kalau memang Kota Probolinggo butuh dana, ya ajukan proposal. Nanti kami kaji,” ujarnya.

Yang jelas nanti (jika dana cair), pekerjaan perbaikan jalan itu bisa ditangani Pemkot Probolinggo sendiri. Soalnya, jalan yang dikeluhkan walikota adalah jalan kota, bukan jalan propinsi atau jalan nasional.

Dahlan menambahkan, sebenarnya tahun ini (2012) ini, Kota Probolinggo sudah disuntik dana Rp 5 miliar. ”Ya dana itu bisa dipakai dulu, kalau masih kurang ajukan proposal,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi. ”Sebaiknya walikota mengajukan proposal ke propinsi untuk perbaikan jalan yang dilalui truk pengangkut batubara,” ujarnya.

Politisi PPP itu menambahkan, Pemprop Jatim masih bisa menyisihkan anggaran dari plafon dana bantuan keuangan (BK). ”Ada dana BK, tetapi proposal akan dikaji kelayakannya lebih dulu,” ujarnya.

surabayapost.co.id