Program Pengembangan Kota Hijau (PPKH) merupakan target penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau. “Fokusnya green planning and design, green open space, dan green community,” ungkap Direktur Perkotaan Dirjen Penataan Ruang, Joessair Lubis, di Kantor Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (22/9).
Ada sekitar 50 kota di Indonesia yang menjadi target PPKH. Banda Aceh, Yogyakarta, Probolinggo, dan Makassar adalah contoh target proram. Makassar contohnya menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Tata Ruang Nasional dan Hari Habitat 2011 nantinya, dengan tema “Empowerment for Green Cities”. Puncaknya pada Oktober 2011.
Lubis menambahkan penyelenggaraan ini sekaligus mendorong pemangku kepentingan perkotaan untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan kota hijau melalui penyusunan komitmen bersama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya sekaligus Ketua Pelaksana Hari Habitat Nasional 2011, Suswono, menyampaikan sebanyak 240 negara di dunia juga memeringatinya. Ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi tata ruang di Indonesia yang semakin semrawut.
Berdasarkan data UN Habitat pada 2011, sumber emisi gas rumah kaca dunia 24 persennya berasal dari kegiatan elektrikal seperti bangunan komersial, dan perumahan. Sementara, sebanyak 18,2 persen dari perubahan tata guna lahan. Transportasi menyumbang emisi 13,5 persen dan agrikultur 13,5 persen.
Pembenahan tata ruang perkotaan wajib dilakukan. “50 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan,” kata Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, Oswar Mingkasa. Pada 2050, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan bisa mencapai 70 persen.
Ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Terutama desain rumah di perkotaan yang hijau dan ramah lingkungan tetapi harganya terjangkau. Dalam hal ini, Oswar mengatakan Kementerian Perumahan Rakyat sedang merancangnya.
Terakhir, perilaku masyarakat yang hemat energi. Selain itu, ada upaya mitigasi dan adaptasi melalui pendekatan kebijakan pemerintahan kota, perancangan dan pembangunan perkotaan dengan melibatkan masyarakat terkait.
