Tidak ada contoh yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini selain Vietnam. Sempat menjadi bintang bersinar di kawasan Asia, Vietnam menjadi idola untuk investor di negara berkembang.
Setelah bangkit dari jurang kehancuran akibat Perang Vietnam, Partai Komunis (CPV) yang menjadi penguasa memulai proses reformasi ekonomi, disebut dengan istilah Doi Moi. Vietnam melakukan seperti yang ada di China, memperbolehkan pasar bebas tetapi dengan kontrol dari negara.
Doi Moi memang sempat berjalan dengan baik: sampai 2010, perekonomian Vietnam tumbuh rata-rata 7% per tahun dan tampaknya sudah siap lepas landas untuk menjadi Singapura atau Korea Selatan berikutnya.
Namun, kebangkitan Vietnam yang sempat meroket akhirnya berhenti di tengah jalan. Pertumbuhan PDB Vietnam melambat menjadi 4,38% pada semester pertama 2012. Ini pelambatan terbesar sepanjang tiga tahun terakhir, dan diperkirakan akan tertekan menjadi 5% untuk 2 tahun ke depan.
Inflasi September naik menjadi 6, 48% dibanding tahun sebelumnya. Ini mencatatkan kenaikan harga konsumen tercepat dalam 16 bulan terakhir, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi.
Sektor perbankan Vietnam juga memiliki angka kredit macet tertinggi di negara-negara ASEAN, meningkatkan kekhawatiran akan kebutuhan dana talangan untuk sektor ini.
Penangkapan taipan berpengaruh Nguyen Duc Kien, pendiri Asia
Commercial Bank (ACB) telah memicu ketakutan dari kalangan usaha.
Seorang mantan eksekutif ACB, yang juga mantan Menteri Perencanaan dan
Investasi, Tran Xuan Gia, juga sedang menghadapi tuduhan telah
melakukan kejahatan ekonomi.
Memang, ada tanda-tanda bahwa perebutan kekuasaan sedang berlangsung antara Perdana Menteri Nguyen Tan Dung dan Presiden Troung Tan Sang. Akibat dari itu semua, tanggal 28 September, lembaga pemeringkat Moody `s menurunkan peringkat kredit Vietnam menjadi "B2" dengan outlook stabil karena kelemahan dalam sistem perbankan. Apa yang salah dengan hal ini? Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa ini adalah satu contoh kasus dimana kejatuhan suatu bangsa dikorbankan kepada faktor eksternal.
Seperti artikel yang ditulis Rob Cox pada 1 Oktober 2012 di majalah Newsweek, arus modal ke Vietnam setelah tergabung dalam WTO pada tahun 2007 menyebabkan negara itu kelebihan investasi.Sebagian besar aliran dana itu mengalir ke hunian kalangan atas atau properti industri, yang pada akhirnya hanya masuk tong sampah setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.
Selain itu, hubungan yang terus memburuk dengan China akibat sengketa Laut Cina Selatan juga dapat membahayakan pertumbuhan di masa depan. Sebab China merupakan mitra terbesar untuk Vietnam dengan angka perdagangan dua arah pada tahun 2011 sebesar USD36 miliar menurut The Economist.
Pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa mendung yang dialami Vietnam sangat kental berbau politik dan administratif. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Vietnam terkenal tidak efisien. Reuters mencatat bahwa 100 BUMN terbesar memiliki US$ 50 miliar total utang, termasuk perusahaan galangan kapal bermasalah Vinashin yang memiliki utang US$ 4,5 miliar.
Tampaknya hanya ada sedikit kemauan politik untuk mereformasi BUMN boros ini, terutama dengan perpecahan yang jelas terjadi dalam Partai CPV. Partai telah menunjukkan bahwa segala kritik terhadap mereka tidak akan diterima dengan baik. Penangkapan tiga orang blogger yang mencoba membongkar kasus korupsi dan ketimpangan sosial yang terjadi, menunjukkan bahwa kekuasaan otoriter masih hidup dan berkembang di Vietnam.
Intoleransi terhadap kebebasan berpendapat telah membuat Partai CPV sebagai organisasi yang kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang selalu mengalami perubahan cepat. Doi Moi telah muncul dengan banyak celah, dan permainan Vietnam dengan kapitalisme tampaknya tidak dibarengi dengan kompetensi, akuntabilitas serta transparansi.
Vietnam merupakan kisah peringatan bagi Indonesia. Seperti yang pernah dialami Vietnam dalam waktu yang belum terlalu lama, Indonesia kini adalah anak emas untuk investor.
Dalam tujuh tahun terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia telah melonjak 200%, saham-saham blue-chip telah meroket diatas 200%, dan pasar saham secara keseluruhan telah mencatatkan imbal hasil hingga 300%.
Mungkinkah Indonesia mengalami kecelakaan seperti yang dialami oleh Vietnam, dengan didukung oleh asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dijalankan autopilot dengan tidak peduli siapapun yang memimpin?
Mari pikirkan lagi. Politik memang penting. Liberalisasi perekonomian tanpa reformasi politik dan kepemimpinan yang baik hanya akan berakhir dengan bencana.
Memang, ada tanda-tanda bahwa perebutan kekuasaan sedang berlangsung antara Perdana Menteri Nguyen Tan Dung dan Presiden Troung Tan Sang. Akibat dari itu semua, tanggal 28 September, lembaga pemeringkat Moody `s menurunkan peringkat kredit Vietnam menjadi "B2" dengan outlook stabil karena kelemahan dalam sistem perbankan. Apa yang salah dengan hal ini? Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa ini adalah satu contoh kasus dimana kejatuhan suatu bangsa dikorbankan kepada faktor eksternal.
Seperti artikel yang ditulis Rob Cox pada 1 Oktober 2012 di majalah Newsweek, arus modal ke Vietnam setelah tergabung dalam WTO pada tahun 2007 menyebabkan negara itu kelebihan investasi.Sebagian besar aliran dana itu mengalir ke hunian kalangan atas atau properti industri, yang pada akhirnya hanya masuk tong sampah setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.
Selain itu, hubungan yang terus memburuk dengan China akibat sengketa Laut Cina Selatan juga dapat membahayakan pertumbuhan di masa depan. Sebab China merupakan mitra terbesar untuk Vietnam dengan angka perdagangan dua arah pada tahun 2011 sebesar USD36 miliar menurut The Economist.
Pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa mendung yang dialami Vietnam sangat kental berbau politik dan administratif. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Vietnam terkenal tidak efisien. Reuters mencatat bahwa 100 BUMN terbesar memiliki US$ 50 miliar total utang, termasuk perusahaan galangan kapal bermasalah Vinashin yang memiliki utang US$ 4,5 miliar.
Tampaknya hanya ada sedikit kemauan politik untuk mereformasi BUMN boros ini, terutama dengan perpecahan yang jelas terjadi dalam Partai CPV. Partai telah menunjukkan bahwa segala kritik terhadap mereka tidak akan diterima dengan baik. Penangkapan tiga orang blogger yang mencoba membongkar kasus korupsi dan ketimpangan sosial yang terjadi, menunjukkan bahwa kekuasaan otoriter masih hidup dan berkembang di Vietnam.
Intoleransi terhadap kebebasan berpendapat telah membuat Partai CPV sebagai organisasi yang kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang selalu mengalami perubahan cepat. Doi Moi telah muncul dengan banyak celah, dan permainan Vietnam dengan kapitalisme tampaknya tidak dibarengi dengan kompetensi, akuntabilitas serta transparansi.
Vietnam merupakan kisah peringatan bagi Indonesia. Seperti yang pernah dialami Vietnam dalam waktu yang belum terlalu lama, Indonesia kini adalah anak emas untuk investor.
Dalam tujuh tahun terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia telah melonjak 200%, saham-saham blue-chip telah meroket diatas 200%, dan pasar saham secara keseluruhan telah mencatatkan imbal hasil hingga 300%.
Mungkinkah Indonesia mengalami kecelakaan seperti yang dialami oleh Vietnam, dengan didukung oleh asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dijalankan autopilot dengan tidak peduli siapapun yang memimpin?
Mari pikirkan lagi. Politik memang penting. Liberalisasi perekonomian tanpa reformasi politik dan kepemimpinan yang baik hanya akan berakhir dengan bencana.
