Survei CFO: Strategi Investasi, Perkuat Bisnis Inti dan Ekspansi Organik

Majalah SWA dan Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2013 melakukan survei pendapat chief financial officer (CFO) perusahaan di Indonesia tentang Formulasi Strategi Keuangan Perusahaan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan survei tersebut, kuesioner hanya dikirimkan kepada perusahaan yang memiliki nilai penjualan minimum Rp 1 triliun dalam satu tahun. CFO yang berpartisipasi dalam survei ini, 51,7% bekerja di perusahaan dengan tingkat penjualan di atas Rp 2 triliun dan 48,3% bekerja di perusahaan dengan tingkat penjualan lebih kecil dari Rp 2 triliun. Perusahaan yang disasar adalah perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta terbuka.

CFO yang berpartisipasi dalam survei ini dimintai pendapatnya secara rinci tentang strategi pertumbuhan perusahaan, lingkungan eksternal keputusan keuangan perusahaan, kesiapan perusahaan menghadapi tantangan lingkungan eksternal, dan pemilihan strategi keuangan perusahan. Pertanyaan lain juga diajukan, yaitu tentang cara pemantauan implementasi strategi keuangan perusahaan dan pengaruh strategi keuangan perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Hasil penting dari survei ini adalah temuan proses formulasi strategi keuangan perusahaan di Indonesia, yaitu terdiri dari empat tahapan proses (Gambar 1): (1) penetapan strategi pertumbuhan perusahaan sebagai acuan dasar, (2) identifikasi pengaruh lingkungan eksternal terhadap keputusan keuangan perusahaan, (3) identifikasi kesiapan perusahaan menghadapi pengaruh lingkungan eksternal, dan (4) pemilihan strategi keuangan perusahaan. Selanjutnya, dilakukan pemantauan implementasinya dan pengukuran hasil kinerja strategi keuangan perusahaan.

Prioritas Strategi Pertumbuhan Perusahaan. Pertumbuhan merupakan prasyarat kelangsungan hidup perusahaan, tetapi dapat juga pertumbuhan menjadi pemicu keruntuhan perusahaan. Menjaga keseimbangan antara “kuantitas pertumbuhan” dan “kualitas pertumbuhan” merupakan cara terbaik menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang menguntungkan. CFO menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai proksi dari kuantitas pertumbuhan perusahaan dan pertumbuhan harga saham sebagai indikator kualitas pertumbuhan perusahaan – penghargaan investor terhadap arah pertumbuhan perusahaan.

Hasil survei prioritas strategi pertumbuhan (Grafik 1) menunjukkan bahwa dalam tahun 2012, sebanyak 65,5% perusahaan sangat memprioritaskan ekspansi perusahaan untuk mengejar kuantitas pertumbuhan perusahaan. Masih banyak perusahaan yang bertumpu pada produk lama untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Lalu, sebanyak 93,1% perusahaan menggunakan produk lama untuk memenetrasi pasar lama dan menggunakan produk lama untuk memasuki pasar baru yang tujuannya untuk mengejar kuantitas pertumbuhan.

Sejumlah 62% perusahaan bersandar pada strategi pengembangan produk baru untuk pasar lama dan sebanyak 72,4% perusahaan menggunakan produk baru untuk memasuki pasar baru buat mendukung kuantitas pertumbuhan perusahaan. CFO dapat mentransformasi kuantitas pertumbuhan ke kualitas pertumbuhan dengan meyakinkan investor bahwa arah pertumbuhan dan prioritas strategi pertumbuhan sudah tepat sejalan dengan peluang pertumbuhan yang ada.

Perusahaan juga lebih memprioritaskan mengeksploitasi dan memperluas bisnis lama sebagai sumber pertumbuhan perusahaan. Hanya 31,0% perusahaan yang mengimplementasikan strategi diversifikasi bisnis sebagai upaya menemukan bisnis baru yang nantinya dapat dipakai untuk mengejar kuantitas pertumbuhan perusahaan. Perusahaan masih beranggapan bahwa diversifikasi bisnis merupakan cara terbaik mengurangi risiko bisnis.

Lingkungan Eksternal Keputusan Investasi. Sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan, CFO membuat keputusan investasi dengan mempertimbangkan: tujuan investasi (berupa tujuan strategis dan tujuan operasional semata) dan hubungan kapabilitas yang dimiliki dengan kapabilitas baru dari tuntutan investasi.

Lingkungan eksternal diketahui dapat berpengaruh positif mendukung keputusan investasi atau dapat juga berpengaruh negatif untuk menunda atau membatalkan keputusan investasi.

Dari survei ini diperoleh urutan penting pengaruh positif lingkungan eksternal terhadap keputusan investasi dari pendapat para CFO (Grafik 2), yaitu: (a) tingkat petumbuhan ekonomi Indonesia, (b) peningkatan pendapatan per kapita sebagai proksi peningkatan daya beli konsumen, (c) perkembangan demografi, khususnya pertumbuhan kuantitas dan kualitas kelas menengah, (d) stabilitas politik yang menjaga kestabilan operasi perusahaan, (e) kemajuan teknologi produk yang menuntut investasi baru untuk menjaga keunggulan bersaing produk, (f) penetrasi produk impor sebagai peluang produksi substitusi produk impor. Hasil survei ini menunjukkan bahwa peluang bisnis masih ditentukan oleh faktor ekonomi makro -- tingkat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita -- dan perkembangan demografi.

Lingkungan Eksternal Keputusan Pendanaan. Setelah keputusan investasi ditetapkan, proses selanjutnya adalah membuat keputusan pendanaan dari sumber internal dan eksternal dengan mempertimbangkan: (a) campuran pendanaan internal dan eksternal yang optimal, (b) tingkat biaya modal yang terendah, dan (c) kemampuan membayar beban pendanaan. Lingkungan eksternal juga dapat berpengaruh positif dengan membuka kesempatan dan kelancaran keputusan pendanaan atau berpengaruh negatif yang memberikan hambatan atau kesulitan besar dalam membuat keputusan pendanaan.

Hasil survei dapat memberikan indikasi urutan pengaruh positif dalam pemilihan sumber pendanaan eksternal dari pendapat para CFO (Grafik 3) yaitu: (i) daya salur kredit bank yang mengindikasikan tersedianya cukup dana kredit di perbankan, (ii) kondisi bullish pasar modal memiliki daya tarik bagi perusahan untuk mengeluarkan saham baru sebagai sumber pendanaan investasi ataupun sumber pendanaan modal kerja, (iii) tingkat bond yield di pasar obligasi dan jangka waktu jatuh tempo obligasi memiliki daya tarik bagi perusahaan untuk mengeluarkan obligasi sebagai sumber pendanaan eksternalnya, (iv) tingkat bunga investasi berpengaruh pula terhadap keputusan pendanaan eksternal. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dibutuhkan lebih penting sebagai dasar pemilihan sumber pendanaan eksternal dibandingkan sekadar melandaskan pada tingkat bunga pinjaman.

Lingkungan Eksternal Keputusan Operasional. Setelah keputusan pendanaan ditetapkan untuk mendukung keputusan investasi, selanjutnya CFO membuat keputusan operasional dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan dalam industri yang dapat memengaruhi naik-turunnya profitabilitas industri, yaitu: intensitas persaingan, pelaku baru dalam industri, daya tawar pemasok, ketersediaan tenaga kerja handal, dan daya alih pelanggan.

Hasil survei ini menunjukkan, 72,4% CFO berpendapat tingkat profitabilitas industri sangat memengaruhi keputusan operasional perusahaan. Hasil survei juga menunjukkan, ada beberapa faktor yang memberi pengaruh negatif terhadap profitabilitas industri (Grafik 4): (i) menurunnya kualitas layanan pemasok akan meningkatkan biaya produksi, (ii) rendahnya produktivitas buruh akan meningkatkan biaya produksi, (iii) meningkatnya upah tenaga kerja tanpa diikuti dengan peningkatan produktifitas kerja akan menambah biaya produksi, (iv) meningkatkan harga bahan baku yang tidak rasional, (v) biaya alih yang rendah dari pelanggan akan meningkatkan biaya pengelolaan loyalitas pelanggan, dan (vi) intensitas persaingan tinggi akan meningkatkan rasio biaya dan manfaat. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa kemampuan CFO dalam mengelola keputusan operasional keuangan perusahaan dapat berkontribusi besar dalam menjaga kinerja profitabilitas perusahaan.

Kesiapan Menghadapi Lingkungan Eksternal. Lingkungan eksternal keuangan perusahaan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap keputusan operasional akan sangat tergantung juga pada kesiapan perusahaan dalam menghadapi tekanan lingkungan eksternal. Kesiapan peusahaan dapat didiagnosis dari: kondisi keuangan, keunggulan efisiensi biaya, dan daya saing produknya.

Hasil survei menunjukkan bahwa kesiapan perusahaan Indonesia umumnya dalam kondisi “baik atau cukup baik” untuk menghadapi pengaruh lingkungan eksternal terhadap keputusan keuangan perusahaan. Pertama, kondisi keuangan perusahaan umumnya baik seperti ditunjukkan dengan 62,1% CFO berpendapat bahwa profitabilitas perusahaan baik dan 72,4% CFO berpendapat bahwa likuiditas perusahaan dalam kondisi baik. Kedua, masih sedikit perusahaan yang memiliki keunggulan efisiensi biaya seperti yang ditunjukkan hasil survei: hanya 48,3% CFO yang berpendapat bahwa perusahaan memiliki daya efsieinsi produksi yang kuat dan hanya 44,8% CFO yang berpendapat bahwa perusahaan memiliki daya efisiensi operasi yang baik. Ketiga, umumnya daya saing produk baik seperti ditunjukkan dari hasil survei: 65,5% CFO berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan berjalan baik dan juga dapat menjaga dengan baik pangsa pasarnya. Meningkatnya kesiapan perusahaan akan memudahkannya memperoleh pengaruh positif dari lingkungan eksternal keuangan perusahaan.

Pilihan Strategi Keuangan Perusahaan. Strategi keuangan perusahaan terdiri atas elemen strategi investasi, strategi pendanaan, strategi operasional, dan strategi alokasi sumber daya perusahaan. Pertama, pemilihan strategi investasi dapat berupa investasi untuk memperkuat bisnis inti atau investasi untuk menemukan bisnis inti baru. Pilihan tersebut harus sejalan dengan pilihan strategi pertumbuhan perusahaan. Hasil survei menunjukkan hasil yang sejalan, yaitu 96,6% CFO berpendapat bahwa strategi investasi untuk memperkuat bisnis inti dengan ekspansi organik merupakan prioritas strategi investasi dari CFO.

Kedua, strategi pendanaan dengan tujuan mendukung strategi investasi dan juga memperbaiki struktur modal masih merupakan prioritas strategi bagi 75,8% CFO. Hasil survei menunjukkan, campuran sumber pendanaan menjadi prioritas CFO. Sebanyak 65,5% CFO memprioritaskan untuk mengeluarkan saham baru sebagai sumber pendanaan, 55% CFO memprioritaskan penambahan utang bank, dan hanya 48,2% yang memprioritaskan sumber pendanaan dari laba ditahan dengan cara mengubah kebijakan dividen. Hasil survei menunjukkan, fleksibilitas keputusan pendanaan merupakan prioritas CFO.

Ketiga, strategi operasional dapat berupa strategi menurunkan biaya tetap per unit dan menurunkan biaya variabel per unit. Hasil survei menunjukkan 48,3% CFO berpendapat bahwa strategi menurunkan biaya tetap per unit merupakan prioritas strategi dibandingkan dengan strategi menurunkan biaya variabel per unit melalui rancang bangun baru.

Keempat, melengkapi strategi investasi, strategi pendanaan, dan strategi operasional, maka strategi alokasi sumber daya perusahaan juga menjadi prioritas tinggi bagi CFO. Sebanyak 82,6% CFO berpendapat bahwa strategi alokasi sumber daya perusahaan yang baik mampu menjadi penentu keberhasilan strategi pertumbuhan perusahaan.

Dari survei ini, strategi keuangan perusahaan didefinisikan sebagai portofolio prioritas keputusan kuangan dalam investasi, pendanaan, operasional, dan alokasi sumber daya perusahaan dengan tujuan mendukung strategi pertumbuhan. Penentuan portofolio prioritas keputusan keuangan yang baik menunjukkan kompetensi CFO dalam menjalankan peran strategisnya.

Kesimpulannya, dalam survei ini terungkap bahwa strategi keuangan perusahaan harus sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan. Dalam proses formulasi strategi keuangan, perusahaan perlu memperhatikan faktor eksternal keputusan keuangan perusahaan dan mempertimbangkan kesiapan perusahaan menghadapi tekanan faktor eksternal tersebut. Selanjutnya, menentukan strategi keuangan perusahaan, kemudian memantau implementasinya agar menghasilkan kinerja keuangan perusahaan seperti yang diharapkan.(*)

Djoko Wintoro

Ketua Prasetiya Mulya Business School

swa.co.id

Read more...

Saran Polisi untuk Mencegah Penipuan via Telepon

Kasus penipuan via telepon, termasuk yang menghantui orangtua pelajar di Semarang dan kota-kota lainnya, mendapat tanggapan serius dari aparat Kepolisian. Harian Tribun Jateng edisi hari ini, Selasa (8/4), bahkan memuat saran Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Drs Djihartono supaya masyarakat bisa terhindar dari aksi penipuan via telepon.

Kasus penipuan via telepon dengan modus ada anggota keluarga sedang terkena masalah, lalu si penelepon meminta sejumlah uang, sebenarnya merupakan modus lama.

Berdasarkan penyelidikan polisi selama ini, bisa dipastikan tindakan itu merupakan penipuan yang hendak memeras korban dengan memberitahukan satu di antara keluarga sedang tertimpa masalah.

Entah itu mengaku sebagai polisi yang sedang menangkap anggota keluarga, mengaku karyawan rumah sakit yang akan melakukan tindakan pertolongan karena anggota keluarganya mengalami kecelakaan, dan sebagainya.

Para pelaku sebelum beraksi biasanya mencari informasi detail terkait dengan calon korban. Siapa anaknya, kerja di mana, dan tinggal di mana. Kemudian nama anak atau keluarga itu dicatut sedang mengalami musibah untuk memeras anggota keluarga lain seperti ayah atau ibunya.

Para pelaku beraksi dengan cara menyerang kondisi psikologis korbannya. Korban dibuat panik dulu, sehingga mengikuti segala instruksi yang diberikan pelaku. Orangtua mana yang tidak  panik apabila dikabarkan anaknya terjatuh dari lantai dua sekolah dan mengalami luka parah?

Kondisi itu membuat pelaku yang telah mematikan akal sehat korban, sehingga bisa membuatnya lebih leluasa dalam meminta uang kepada korban.

Bahkan, ada beberapa pelaku yang terbilang sangat pintar. Mereka menunggu nama yang dicatut itu tidak bisa dikroscek atau sedang mematikan telepon lalu mengabari keluarganya untuk dikuras uangnya.

Hal itu dilakukan pelaku agar korban tak bisa melakukan kroscek kepada orang yang dicatut namanya itu, seperti anak sedang ujian sehingga mematikan telepon genggam dan semacamnya.

Apabila ada masyrarakat yang mendapatkan telepon yang mengabarkan ada anggota keluarganya mengalami musibah, sebaiknya segera dicek kebenarannya ke anggota keluarga yiang bersangkutan.

Jangan mudah percaya, apabila penelepon meminta sejumlah uang. Kalau bisa langsung laporkan ke polisi.

Empat modus penipuan via telepon

Modus yang selama ini sering digunakan para pelaku penipuan via telepon sangat beragam. Namun ada empat modus yang sering digunakan oleh pelaku, yakni :

1. Anak / orangtua masuk rumah sakit

Pelaku mengabarkan anak, atau orangtua, masuk rumah sakit akibat kecelakaan di jalan maupun di sekolah atau tempat kerja.

Selanjutnya, pelaku yang mengaku sebagai rekan kerja, guru, atau pihak rumah sakit, akan meminta pihak keluarga yang ditelepon untuk segera mengirimkan uang, karena akan segera dilakukan operasi atau tindakan medis.

Biasanya, untuk modus ini, pelaku mengatakan anak / orangtua yang dicatut namanya mengalami luka parah dan harus segera dioperasi.

Selain itu, biasanya pelaku yang mengaku dari pihak rumah sakit mengatakan tidak mempunyai alat operasi dan harus menyewa ke perusahaan alat kesehatan.

lnilah yang dijadikan pelaku sebagai alasan untuk pihak keluarga segera mengirim uang. Jadi, harus lebih waspada jika suatu saat menerima pesan dari pelaku penipuan seperti ini.

2. Anak / keluarga tertangkap Badan Narkotika Nasional (BNN)

Maraknya peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) juga menjadi modus yang kerap dilancarkan para pelaku penipuan via telepon. Mereka akan mengabari Anda, bahwa anak atau anggota keluarga Anda tertangkap BNN karena sedang mengonsumsi narkoba.

Penipu biasanya mengaku dari BNN yang mengabarkan sanak keluarga korban tertangkap tangan sedang berpesta narkoba. Pelaku kemudian bernegosiasi kepada korban, untuk segera menransfer sejumlah uang agar sanak keluarga yang dimaksud bisa segera dibebaskan.

3. Anak tertangkap akibat tindak kriminal

Modus seperti ini terbilang konvensional. Pelaku mengaku dari pihak kepolisian yang menangkap sanak keluarga yang dimaksud, lantaran terkait tindakan kriminal atau kejahatan.

Sama seperti modus sebelumnya, pelaku kemudian meminta sejumlah uang agar sanak keluarga yang ditangkap bisa segera dibebaskan.

4. Lelang mobil murah

Dalam modus ini, biasanya pelaku mengaku sebagai pejabat  polri. Tidak tanggung-tanggung, pelaku terkadang berani mencatut nama seorang pejabat polisi untuk meyakinkan korban.

Pelaku mencatut nama pejabat polri yang sedang terlibat dalam sebuah lelang mobil. Kemudian para pelaku menelepon orang-orang terdekat dari pejabat yang dicatut itu, untuk menawarkan mobil murah yang sedang dilelang.

Lantaran nama yang dicatut memang tidak asing lagi di mata korban, para korban pun percaya dan mengirim sejumlah uang yang diminta pelaku.

Jadi, lebih berhati-hati saja saat menerima telepon seperti ini, dan jangan mudah panik!

simomot.com

Read more...

Beli Sukuk SR-007, Pertimbangkan Agen Penjualnya

Berikut ini produk Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia:

1. Bank Syariah Mandiri

Bentuk SR-007	SBSN tanpa warkat (scripless)
Akad	Ijarah – Asset To Be Leased
Underlying Asset	Proyek dalam APBN tahun 2015 dengan nilai dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Transaksi Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-007
Issuer	Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia
Investor	Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM
Nilai Nominal Per Unit	Rp1 juta
Nilai Nominal Pemesanan pembelian	Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp 5 milliar
Tenor	3 tahun
Tradability	Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon
Kupon	8,25% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 11
Masa Penawaran	23 Februari s.d. 6 Maret 2015 jam 10.00 WIB BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 23 Februari s.d. 5 Maret 2015, mulai jam 08.00 s.d. 13.00 WIB
Tanggal Penerbitan	11 Maret 2015
Tanggal Jatuh Tempo	11 Maret 2018
Tanggal Penjatahan	9 Maret 2015
Tanggal Setelmen	11 Maret 2015
Tanggal Pencatatan di Bursa	12 Maret 2015
Nominal Pelunasan	At par (100%), bullet payment
Agen Pembayar	Bank Indonesia
Subregistry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/NasabahSubregistry: Kustodian Bank Bukopin
Pasar Perdana:
• Biaya	Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-007 yang diterima nasabah.
• Pajak	Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final)
Pasar Sekunder:
• Biaya Transaksi	Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-007 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.
• Pajak	capital gain dan kupon berjalan (accrued return) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dan diperhitungkan pada SPT Tahunan.

2. Bank Muamalat Indonesia

Pasar Perdana (IPO)
Masa Penawaran	Tanggal 23 Februari 2015 s/d 05 Maret 2015. BMI hanya melayanipemesanan pembelian mulai jam 08.00 s/d 14.00 WIB, di seluruh Cabang BMI di Indonesia.
Tanggal Penjatahan	09 Maret 2015
Tanggal Setelmen	11 Maret 2015
Minimum pembelian	Rp 5 juta.
Maksimum pembelian	Rp 5 milyar.
Ketentuan	Investor Individu yang memiliki KTP WNI yang masih berlaku dan harus memiliki rekening di Bank Muamalat Indonesia
Subregistry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/NasabahSubregistry: Kustodian Bank International Indonesia.
Biaya Administrasi	Gratis
Biaya safekeeping(untuk penyimpanan surat berharga)	Gratis, untuk nominal sukuk < Rp 25 juta Rp 2 ribu per bulan untuk tiap nominal sukuk Rp 100 juta (0,002% per bulan dari nominal) atau maksimum Rp 75 ribu per bulan, untuk nominal sukuk > Rp 25 juta
Pasar Perdana Sekunder
Perdagangan	Dimulai dari tanggal 13 April 2015
Biaya Transaksi	Transaksi dengan Bank Muamalat : Gratis Transaksi dengan pihak lain : Rp100.000,- per transaksi

Pasar Sekunder
Akad	Ijarah-Asset To Be Leased
Underlying Asset	Proyek dalam APBN tahun 2015
Issuer	Pemerintah Indonesia melalui Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia
Investor	Individu atau lembaga telah memiliki rekening di BMI
Nilai Nominal Per Unit	Rp 1 Juta
Tradability	Tradable,dengan holding period 1 bulan
Tanggal Penerbitan	11 Maret 2015.
Tanggal Jatuh Tempo	11 Maret 2018.
Nominal Pelunasan	At par (100%), bullet payment
Minimum Pembelian	5 unit (Rp 5 juta), selanjutnya untuk kelipatannya.
Minimum Penjualan	5 unit (Rp 5 juta), selanjutnya untuk kelipatannya.
Pajak	Pajak Kupon & Capital Gain sebesar 15% (PPh Final) (PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi)
Biaya Transaksi	Transaksi dengan Bank Muamalat : Gratis Transaksi dengan pihak lain : Rp 100.000,- per transaksi

Read more...

Ayo Berburu Sukuk SR-007, Kupon 8,25 Persen!

Kini masyarakat Indonesia memiliki pilihan investasi teranyar dengan tingkat imbalan yang cukup atraktif. Sebab pemerintah berencana melakukan penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 dengan tingkat imbalan (kupon) tetap sebesar 8,25 persen per tahun. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Robet Pakpahan menerangkan, Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 akan dirilis dengan akad ijarah asset to be leased, dan mulai diterbitkan pada 11 Maret 2015 mendatang. 

Tenor Sukuk ini selama tiga tahun, atau jatuh temponya yakni tanggal 11 Maret 2018. Nominal per-unit yang ditawarkan senilai Rp 1.000.000, dengan tradability selama satu bulan. "Minimum pemesanan yaitu Rp 5.000.000 dan kelipatannya dengan maksimum pemesanan Rp 5 miliar. Ini agar Sukuk tidak diborong oleh segelintir investor," kata Robert, Jumat (20/2/2015). 

Adapun pembayaran dilakukan setiap bulan pada tanggal 11 dimulai 11 April 2015. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam peluncuran Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 menyampaikan, selain untuk alternatif pembiayaan APBN, penerbitan Sukuk ini memberikan kesempatan investor kecil menengah agar bisa menikmati investasi di luar perbankan dan mulai masuk ke surat berharga negara, dalam hal ini ritel. 

"Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, Sukuk ritel ini adalah upaya terbaik untuk bisa membuat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut meningkat dan masyarakat memiliki alternatif investasi," kata Bambang. 

Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 ini telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor: B-043/DSN-MUI/II/2015 tanggal 17 Februari 2015. Masa penawaran dimulai tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 pukul 10.00 wib. Penjatahan pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 akan diumumkan pada tanggal 9 Maret 2015. Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2015.

Pemesanan Sukuk Negara Ritel SR-007 dapat dilakukan melalui 22 agen penjual, terdiri dari 17 bank dan 5 perusahaan efek, yang telah ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, melalui surat nomor S-02/PPK.SR/2015 tanggal 6 Januari 2015.

kompas.com

Read more...

Sribulancer.com Penghubung Pencari Kerja dan Pemberi Kerja

Media digital dewasa ini tidak hanya digunakan untuk memasang iklan produk, tapi juga untuk mencari pekerjaan. Mencantumkan curriculum vitae (CV) lewat berbagai situs lowongan pekerjaan yang sudah populer bisa menjadi salah satu jalan, selain langsung melamar ke perusahaan yang dibidik. Sayangnya, umumnya selama ini pelamar pekerjaan tersebut bersifat pekerjaan penuh waktu (full time).

Padahal, tren pekerjaan sebagai pekerja paruh waktu (freelancer) saat ini semakin dilirik seiring dengan berkembangnya enterpreneurship di kalangan anak muda. Banyak pekerjaan sebagai pekerja lepas yang dimanfaatkan sebagai batu loncatan bagi mereka yang ingin independen dan merintis bisnis sendiri sesuai dengan keahliannya.

Menyadari adanya fenomena tersebut, Ryan Gondokusumo lewat PT Sribu Digital Kreatif, memanfaatkan peluang dengan membangun situs Sribulancer.com. Situs ini berfungsi menghubungkan antara perusahaan atau individu yang mencari tenaga kerja dengan sang pencari kerja paruh waktu. Namun, tidak menutup kemungkinan pencari kerja full time tetap bisa mempromosikan diri di sini.

Dari sisi perusahaan, situs ini juga bisa menjadi solusi mencari tenaga kerja yang profesional, cepat, dan sesuai kualifikasi serta bujet mereka. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaannya, Ryan bilang, dari 100 perusahaan yang disurvei sekitar 70% di antaranya menyatakan membutuhkan banyak tenaga lepas.

Ryan hanya membutuhkan waku sekitar empat bulan untuk membangun situs ini. Modal yang disuntikan untuk membangun usaha yang resmi diluncurkan pada September 2014 ini tidak lebih dari Rp 50 juta.

Dia mengaku cukup mudah membuat situs ini karena sudah mempunyai pengalaman dari membangun produk terdahulunya yaitu Sribu.com di 2012. Situs ini menghubungkan antara klien dan para desainer logo, interior dan lain-lain. 

Pada produk keduanya ini, Ryan menjamin keamanan dan kredibilitas para pencari kerja karena dilengkapi dengan fasilitas penyaringan untuk memastikan kualitas anggotanya yang mendaftar sebagai pencari kerja. Dengan adanya fasilitas “review”, memungkinkan perusahaan melihat rekam jejak para freelancer yang melamar pekerjaan di situs ini. Kemudian fasilitas “chat room” memberi ruang untuk seluruh proses rekruitmen dilakukan di dalam situs ini.

Meski masih anyar, situs Sribulancer sudah mempunyai banyak anggota. Hingga saat ini Sribulancer telah memiliki 6.000 freelancer, 500 klien, 200 job posting.

Untuk mendapatkan anggota, Ryan banyak menggunakan media digital seperti Google Advertasing dan lainnya untuk promosi. Beberapa perusahaan yang mencari tenaga kerja di situs ini diantaranya Berrybenka, Traveloka, Bayu Buana, Scoop, Infoteria, dan Tripvisto.

Komisi 10%

Ryan menjelaskan bila tidak ada biaya pemasangan iklan dalam situsnya. Hanya saja, Sribulancer akan mendapatkan 10% dari gaji yang diterima oleh tenaga lepas. Meski terbilang kecil, total pendapatan untuk Sribulancer dari situ dalam empat bulan bulan ini sudah mencapai Rp 300 juta. "Pertumbuhan pendapatan sekitar 60% tiap bulannya," ujar Ryan.

Pada awal peluncuran situs ini, Ryan banyak mencari blog yang didalamnya berada banyak pekerja lepas. Baru setelah itu, mereka melakukan promosi tentang situs Sribulancer.

Untuk bisa mengakses dan mendapatkan pekerjaan dalam situs ini, calon anggota wajib untuk mendaftar terlebih dahulu. Di sana, para calon tenaga lepas bisa memberikan data diri, minat pekerjaan dan contoh pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan.

Proses data tersebut akan memudahkan para perusahaan untuk memilih calon tenaga lepas yang dicari. Di situs tersebut perusahaan bisa langsung menyeleksi calon pekerja lepas. Bila perusahaan sudah menemukan yang cocok, mereka akan melakukan transaksi. Setelah transaksi pembayaran gaji pekerja lepas sudah terkirim ke Sribulancer, barulah freelancer bisa mulai bekerja.

Tidak jarang perusahaan akan meminta waktu kepada calon pekerja lepas untuk bertemu terlebih dahulu. Di sini peran Sribulancer menjadi pihak yang memfasilitasi kedua pihak untuk bertemu. Ryan bilang, dalam beberapa bulan ini pekerjaan yang banyak dipasang dalam situs ini adalah untuk data entry, copy writer, dan programmer. 

Bila pihak pemberi kerja merasa puas dengan pekerjaan tenaga lepas, mereka bisa memberikan penilaian diakun si freelancer. Sedangkan, bila perusahaan merasa kecewa dengan hasil pekerja lepas mereka bisa mengadukan pada manajemen Sribulancer. Nantinya, Sribulancer akan memberikan tenaga lepas pengganti secara gratis. “Kalau memang benar-benar bermasalah kita juga akan blok akun freelancer tersebut,” katanya.

Berhasil mengembangkan situs baru dalam waktu singkat tidak membuat usaha ini berjalan tanpa hambatan. Ryan mengaku bila kendala terbesarnya adalah meningkatkan pertumbuhan omzet. Sebab dia mengklaim situs ini merupakan pionir. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan edukasi pada pasar. 

Hingga pertengahan tahun 2015, Sribulancer menargetkan dapat mencapai 10.000 job posting dan menjaring 50.000 tenaga lepas. Perusahaan ini juga bermimpi untuk menjadi trend setter situs cari kerja yang akan merubah cara bisnis pengusaha melakukan rekruitmen dari offline ke online dan menawarkan kemudahan, proses seleksi yang cepat, aman, dengan biaya yang efisien dan dapat dipercaya. 

Tren pekerja lepas kini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya usaha skala menengah. Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi dari Indonesia ICT Institute mengatakan, memang, saat ini kebanyakan situs pencari kerja di Indonesia hanya menawarkan pekerjaan permanen. Makanya tidak heran bila Sribulancer.com bisa kebanjiran anggota dalam waktu singkat, karena banyak juga pencari kerja paruh waktu.

Sebenarnya cukup mudah untuk mendapatkan anggota atau pencari kerja karena mereka bersifat aktif dan mau mencoba segala macam cara untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan, kesulitan di bisnis ini adalah mencari pemasang lowongan pekerjaan.

Sehingga, Sribulancer harus melakukan upaya edukasi pada mereka seperti bertemu secara langsung untuk memperkenalkan jenis usaha mereka dan menghubungi perusahaan secara berkala.

Mengingat para perusahaan di Indonesia belum terlalu akrab dengan penggunaan pekerja lepas, Heru melihat situs ini akan lebih banyak berguna untuk mereka yang bekerja di bidang fotografi, desain, dan lainnya.

Selain itu, mereka juga harus menguatkan brand dan tagline usaha. Heru menyarankan tidak hanya cukup melalui media digital saja tetapi juga melalui cara Below The Line. Ada baiknya mereka juga meminta testimoni kepada para perusahaan yang sudah menggunakan layanan mereka. “Ini untuk meyakinkan bila situs mereka benar ada,” katanya.

Agar usaha mereka bisa terus berkembang dan tetap bertahan, baiknya Sribulancer tetap memberikan layanan gratis untuk mendaftar sebagai anggota kepada para pencari kerja. Selain itu manajemen juga harus memberikan sesuatu yang berbeda yang tidak banyak diberikan oleh situs pencari kerja lainnya.

kontan.co.id

Read more...

Anak Orang Kaya Jalankan Bisnis Keluarga Sejak Usia Belasan

Price Waterhouse Cooper (PwC), perusahaan audit asal Amerika Serikat baru saja melakukan survei bisnis di Indonesia dengan responden 30 perusahaan yang seluruh atau mayoritas sahamnya dikuasai oleh keluarga inti pendiri perusahaan tersebut. Salah satu temuannya adalah 30 persen dari responden tersebut mengaku telah melibatkan anak-anaknya dalam menjalankan bisnis keluarga sejak mereka berusia belasan tahun.

“Hasil survei menunjukkan 30 persen pelaku bisnis keluarga masih tergolong muda, di bawah 20 tahun,” ujar Dwi Daryoto, Partner PwC untuk Klien Wirausaha dan Swasta dalam siaran pers, Selasa (2/12).

Temuan lain yang diperoleh PwC dari survei yang dilakukan selama periode Mei-Agustus 2014 tersebut adalah hanya 27 persen dari perusahaan keluarga tersebut yang memiliki omzet antara US$ 5 juta-US$ 10 juta atau Rp 60 miliar-Rp 129 miliar per tahun. Sisanya mengaku bisa memperoleh uang jauh lebih besar dari itu.

Sementara sektor usaha yang paling banyak digeluti perusahaan keluarga adalah manufaktur sekitar 50 persen, transportasi sebesar 13 persen, dan jasa konstruksi 7 persen.

"Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, diprediksi bisnis keluarga ini akan meningkat tiga hingga empat kali lipat dalam 5-10 tahun ke depan," ujar Dwi Daryoto.

Generasi Penerus

Lebih dari 60 persen bisnis keluarga di Indonesia menurut survei PwC, memiliki dua hingga tiga generasi penerus. Mayoritas perusahaan keluarga menempatkan anggota keluarganya sebagai Presiden Direktur (47 persen) atau Direktur Keuangan (23 persen) dan jabatan strategis lainnya.

Komposisi direksi perusahaan keluarga adalah 52 persen berasal dari anggota keluarga dan 48 persen non-keluarga. Hampir sebagian besar (87 persen) keluarga merupakan pemilik sekaligus manajemen dari perusahaan dan hanya 13 persen yang berstatus sebagai pemilik tanpa masuk dalam manajemen.

Berdasarkan hasil survei, lebih dari 50 persen pelaku bisnis keluarga berencana mewariskan kepemilikan usahanya kepada keturunannya namun tetap melibatkan profesional dalam menjalankan operasional perusahaan. Sementara 25 persen memilih untuk mewariskan seluruh kepemilikan usahanya kepada generasi penerus.

cnnindonesia.com

Read more...

PwC: 95 Persen Perusahaan Indonesia Adalah Bisnis Keluarga

Untuk pertama kalinya perusahaan audit asal Amerika Serikat, Price Waterhouse Cooper (PwC) melakukan survei mengenai bisnis keluarga di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga. 

Berdasarkan catatan PwC terdapat lebih dari 40 ribu orang kaya di Indonesia atau sekitar 0,2 persen dari total populasi yang menjalankan bisnis keluarga. Total kekayaan mereka mencapai Rp 134 triliun atau menguasai sekitar 25 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

PwC mendefinisikan bisnis keluarga sebagai perusahaan yang mayoritas hak suaranya berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan, misalnya pasangan, orang tua, anak atau ahli waris. Setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi perusahaan. 

Sedangkan untuk perusahaan publik, keluarga biasanya menguasai 25 persen saham perusahaan dan setidaknya terdapat satu orang anggota keluarga menduduki jabatan di perusahaan. 

"Bisnis keluarga di Indonesia kita lihat mengalami pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata global pada tahun lalu. Dengan semakin ketatnya persaingan, perusahaan keluarga di Indonesia harus beradaptasi lebih cepat, dengan mengembangkan inovasi dan mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan operasional bisnisnya," ujar Dwi Daryoto, Partner PwC untuk Klien Wirausaha dan Swasta, melalui siaran pers dikutip Senin (1/12). 

Survei PwC melibatkan 2.378 koresponden di lebih dari 40 negara di dunia. Sementara di Indonesia, sedikitnya 30 pelaku bisnis keluarga diwawancara selama kurang lebih 41 menit dalam rentang waktu penelitian Mei-Agustus 2014.

cnnindonesia.com

Read more...

Menkeu Minta Ditjen Pajak Obral Insentif untuk Investor

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak terlalu pelit terhadap perusahaan-perusahaan yang meminta insentif fiskal. Bambang menjelaskan, pajak bukan hanya instrumen penerimaan negara saja tetapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi yang dapat dirangsang dengan memberikan insentif.

"Saya juga minta ke Pak John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II) dan Pak Irawan (Direktur Peraturan Perpajakan I) jangan terlalu pelit kalau ada orang atau pihak-pihak yang minta insentif fiskal," kata Bambang di Jakarta, Senin (1/12).

Salah satu industri yang menurut Bambang harus diberi kemudahan dalam mendapatkan insentif adalah industri galangan kapal. Sebab industri tersebut dapat mendukung rencana prioritas pembangunan yang direncanakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bambang berpesan dibawah kepemimpinan pejabat sementara Dirjen Pajak Mardiasmo, Ditjen Pajak harus sportif dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya. "Jangan terlalu semangat mengejar penerimaan pajak tetapi mengabaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Namun, Bambang mengakui perlunya dilakukan evaluasi terhadap penyaluran insentif fiskal di sejumlah sektor yang tidak efisien. "Artinya pajak harus investor friendly, tidak boleh mengorbankan penerimaan itu. Jangan sampai investor diberikan kemudahan tapi menyalahgunakan insentif yang diberikan untuk melakukan tax planning agar tidak bayar pajak," katanya.

Sebelumnya Bambang menyindir perilaku pengusaha-pengusaha Indonesia yang kerap memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk terhindar dari kewajiban membayar pajak. Bambang mengungkapkan ada sekitar ratusan atau bahkan ribuan perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 10 tahun tidak pernah bayar pajak dengan alasan selalu merugi. Kondisi neraca perusahaan-perusahaan itu bertolak belakang dengan kesinambungan usahanya yang tergolong baik dan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Ratusan atau ribuan perusahaan itu sudah eksis lebih dari 10 tahun, dari luar baik- baik saja kelihatanya karena tidak pernah melakukan layoff, tapi mirisnya tidak pernah bayar pajak karena selalu mengaku rugi," tegasnya.

cnnindonesia.com

Read more...

Ditjen Pajak Gandeng KPK Berantas Mafia Pajak

Wakil Menteri Keuangan cum Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia pajak.

"Masih ada permasalahan di sektor pajak. Untuk jangka pendek kami ingin semacam ada tim gabungan Ditjen Keuangan, Ditjen Pajak, dan KPK untuk melihat kira-kira ke depan seperti apa," ujar Mardiasmo usai bertemu dengan komisioner KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/12). 

Mardiasmo mengatakan, selain dengan KPK, kerjasama juga akan dibentuk dengan sejumlah aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Tim gabungan tersebut akan menelusuri indikasi permainan mafia pajak. "Kalau ada (mafia pajak) harus kami atasi," kata dia.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak berencana menindak tegas koorporasi yang lalai tidak membayar pajak dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Kalau ada mafia pajak kami libas. Kami akan lihat satu per satu transaksinya. Misalnya, kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Demikian pula yang tidak punya NPWP akan kami kejar," katanya.

Saat ini Direktorat Pajak juga tengah melakukan kontrol penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2014. "Tadi kami rapat dengan Menteri Keuangan untuk melihat kantor wilayahnya satu per satu termasuk pajak khusus," ujar dia.

Untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut, Mardiasmo akan melakukan sejumlah upaya. "Kami akan tingkatkan jumlah auditor," kata dia menjelaskan.

Dengan meminimalisasi kebocoran sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan akan mencapai Rp 600 triliun.

cnnindonesia.com

Read more...

Menkeu: Demi Pajak, Setop Pembiayaan Afiliasi

Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro meminta pelaku usaha yang punya unsur asing atau yang sahamnya mayoritas dari investor asing, untuk menghindari pembiayaan yang berafiliasi. 

Menurutnya, perusahaan memang perlu melakukan ekspansi mengingat cost of fund berusaha juga tinggi, namun tak perlu dengan mengandalkan pembiayaan dari afiliasi.

Menkeu Bambang mengatakan dari segi pajak, peminjaman secara afiliasi karena akan menggerus profit. Selain itu, tak ada pajak yang dibayarkan ke pemerintah dan malah menguntungkan negara lain. 

“Kami ingin usaha berjalan baik, semoga peminjaman berafiliasi tidak ada lagi," kata Bambang pada acara pelaporan Lalu Lintas Hasil Devisa (LLD), Devisa Hasil Ekspor (DHE), Laporan Bank Umum (LBU), dan Sistem Informasi Debitur di gedung Bank Indonesia, Selasa (2/12).

Bambang berharap pengusaha tidak melakukan rekayasa pajak karena hal tersebut malah merugikan mayoritas rakyat-rakyat Indonesia yang hidupnya ditopang oleh APBN. "Karena sumber penerimaan paling besar ke APBN berasal dari pajak," ujar Bambang.

Sebelumnya Menkeu meminta pelaku usaha di Indonesia untuk taat membayar pajak. Menurutnya, hal tersebut penting karena juga mampu membantu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan untuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan kaum miskin di Indonesia.

"Karena kalau tidak, maka hal tersebut akan merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat yang kurang beruntung," ujar Bambang.

Bambang mengatakan terdapat dua hal yang harus dihindari pengusaha terkait pajak, yaitu transfer pricing serta melakukan peminjaman yang terafiliasi.

"Saya ingin agar para pengusaha yang melaksanakan ekspor tidak melakukan transfer pricing.Saya imbau para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekspor dengan cara yang benar. Karena transfer pricing adalah upaya merugikan negara, dan saya ingin penerimaan pajak kita tak terhambat oleh kegiatan transfer pricing tersebut" katanya.

cnnindonesia.com

Read more...

Menkeu Kritik Ketidakpatuhan Orang Kaya Membayar Pajak

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro kembali menyindir perilaku sebagian besar orang kaya di Indonesia yang tidak patuh membayar pajak. Menurutnya, peningkatan harta orang kaya di Indonesia tidak sebanding dengan rendahnya setoran pajak mereka. 

"Padahal Forbes bilang kita punya banyak orang kaya. Tapi sekarang banyak yang tidak bayar pajak sesungguhnya, banyak yang pura-pura tidak tahu," ujar Bambang di Gedung Bank Indonesia, Selasa (2/12).

Berdasarkan logika, Bambang menyebut setoran pajak perusahaan selaku wajib pajak badan seharusnya lumayan besar. Namun, kenyataannya tidak lebih besar dibandingkan dengan setoran pajak individu atau karyawan yang secara otomatis dipotong langsung setiap bulan oleh instansi atau perusahaan pemberi kerja. 

Total penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai tahun 2014 ini diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun. Tapi pajak orang pribadi hanya Rp 97 triliun, di mana Rp 93 triliun merupakan pajak yang otomatis dipungut dari karyawan. "Berarti pajak yang benar-benar dibayar orang atau pengusaha hanya Rp 4 triliun," jelas Bambang. 

Bidik Pajak Sektoral 

Hal ini, kata Bambang, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang meminta agar penerimaan pajak dioptimalkan semaksimal mungkin. Menurutnya, Negara ini memiliki potensi pajak yang sangat besar mengingat Indonesia masuk jajaran 15 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. 

"Langkah yang akan kami lakukan adalah mengoptimalkan penarikan pajak properti dan jasa keuangan," jelas Bambang.

Sektor usaha strategis lainnya yang akan dioptimalkan, kata Bambang, adalah sektor pertambangan. Pasalnya, dari sekian banyak perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

"Kalau begitu mereka sudah pasti tidak bayar pajak. Tapi ke depan tidak hanya sektor mineral dan batubara," kata Bambang. 

Sumber penerimana perpajakan yang menjadi fokus Menteri Keuangan adalah kepabeanan dan cukai. Untuk kebocoran penerimaan kepabeanan diduga karena berkaitan dengan banyaknya pelabuhan "tikus" atau ilegal yang melakukan aktivitas impor dan ekspor tanpa tercatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

"Kami juga ingin mendorong cukai. sebenarnya ini bukan penerinaan melainkan untuk mengurangi konsumsi seperti rokok dan minuman keras, tapi kita akan mengoptimalkannya," jelas Bambang Brodjonegoro.

cnnindonesia.com

Read more...

Ini Nama-nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Sumber:kompas.com

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan nama-nama menteri dalam susunan kabinet pemerintahannya.

Ada 34 Kementerian dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK dan dua orang wakil menteri yakni Wamen Luar Negeri dan Wamen Keuangan, dalam kabinet bernama Kabinet Kerja.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang seragam mengenakan kemeja putih.

Setelah resmi diumumkan Ahad (26/8) sore ini, menteri-menteri kabinet Jokowi-JK akan langsung dilantik pada Senin (27/10) besok serta langsung akan menggelar rapat kabinet perdana.

Berikut nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi-JK:

1. Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)

2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli kebijakan publik dan anggaran)

3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)

4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)

5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (ahli ekonomi)

6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP) 

7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)

8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)

9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)

10. Menteri ESDM: Sudirman Said 

11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)

12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)

13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)

14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly (PDI Perjuangan)

15. Menkominfo: Rudi Antara (profesional)

16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Nasdem)

17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (ekonom)

18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)

19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga 

20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura)

21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (profesional)

22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (praktisi)

23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (politisi)

24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (birokrat)

25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)

26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Nasdem)

27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (PPP)

28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (profesional)

29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise

31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)

32. Menristek dan Dikti: M.Nasir (Rektor Undip)

33. Menpora: Imam Nahrawi (politisi)

34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB)

republika.co.id

Read more...